Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp15.152,50 pada Minggu (7/10) siang. Jika dibandingkan pada Januari 2018, 1 dolar US Rp13.557,00. Artinya, dalam kurun waktu sembilan bulan lebih kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp1.595.
Fluktuasi nilai tukar rupiah ini ternyata berbahaya bagi perekonomian masyarakat, karena industrial di Indonesia masih menggunakan bahan baku impor. Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Sumut Hj Meilizar Latif (foto) yang juga Ahli dibidang Perbankan dan Ekonomi, Minggu (7/10).
“Sampai dengan saat ini, banyak barang kebutuhan pokok masih harus diimpor dari luar negeri. Barang pokok seperti beras, kedelai untuk tahu dan tempe sampai dengan garam, masih harus didatangkan dari luar Indonesia. Jika terus fluktuasi seperti ini, maka harga sembilan bahan pokok akan mengalami kenaikan,” ungkapnya.
Dijelaskannya, karena barang tersebut berasal dari luar negeri dan kebanyakan transaksi luar negeri pembayarannya menggunakan dolar AS, maka harga barang-barang impor pun akan naik.
“Untuk start awal, harga barang-barang elektronik impor naik, udah diumumkan itu. Setelah elektronik apalagi, yang jelasnya konsumsi masyarakat secara umum seperti tempe akan naik. Karena bahan baku tempe yaitu kedelai yanh 60 persen masih impor, akibat produksi lokal tidak bisa memenuhi permintaan pedagang tempe,” ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya, pada Desember mendatang ada pembayaran hutang yang wajib dilakukan pemerintah, baik pokok maupun bunganya. Pada saat itu, permintaan dolar akan tinggi sehingga ada kemungkinan akhir tahun kurs akan lebih tinggi lagi, Dikhawatirkan akan mencapai lebih kurang Rp15.500.
“Dampak pelemahan rupiah akan terasa ketika pemerintah akan membayarkan utang jatuh tempo pada tahun saat pelemahan mata uang terjadi. Beban utang menjadi meningkat. Ini sangat mengkhawatirkan, karena akan berpengaruh terhadap perekonomian makro itu sangat jelek,” imbuhnya.
Jika nilai tukar rupiah terus melemah, maka berdampak pada perekonomian pro rakyat atau masyarakat bisa dalam kondisi kesulitan perekonomian. “Kalau harga naik, tapi pendapatan tetap atau malah berkurang, jadi nilai yang dibeli oleh masyarakat itu tidak bernilai. Misalkan, seharusnya dengan uang Rp100 ribu ke pasar, saya udah bisa beli ikan, daging dan sayur. Tapi dengan kondisi kita yang tidak kuat fundamental perekonomian, maka uang Rp100 ribu hanya bisa sayur. Jangan sampai itu terjadi karena angka kemiskinan akan semakin meningkat,” pungkasnya.
Kembalikan DHE
Dia berpesan, Bank Indonesia mengingatkan para eksportir untuk mengembalikan devisa hasil ekspor (DHE) ke Indonesia khususnya ke Sumatera Utara. Kemudian, Bank Indonesia dalam mengintervensi terjadinya nilai tukar US dolar yang terlalu tinggi ini, harus dilakukan dengan penuh pertimbangan.
“Jangan sampai malah mempengaruhi pasar terlalu jauh, sehingga menimbulkan efek negatif. Jadi harus pakai perhitungan, jangan seperti menyiram garam ke laut istilahnya. Udah banyak devisa, US dolar digelontorkan ke pasar tidak terbantu juga ekonomi ini. Jadi harus pakai variabel dan analisa yang jelas,” jelasnya lagi.
Hedging
Pemerintah juga harus melakukan hedging (cover nilai) atau tutup nilai dengan tujuan melindungi fluktuasi terhadap perdagangan luar negeri. Politisi Demokrat ini mencontohkan, seorang importir membeli barang pada bulan lalu, katakanlah saat itu 1 dolar US itu Rp14 ribu, lalu dia tutup (hedging). Jadi, walaupun pembayarannya bulan ini dengan 1 dolar Rp15.500, tapi dia tetap bayar kurs Rp14 ribu.
“Ini namanya transaksi hedging. Tapi ini dulu dilarang karena disebut manipulasi untuk pemerintah dalam hal Kementerian Perdagangan. Di mana manipulasinya, itukan transaksi hedging kok. Walaupun ada biaya, tapi besar biayanya tidak seperti fluktuasi seperti ini,” imbuhnya.
Pro Rakyat
Dia juga menyarankan agar pemerintah harus membuat program yang pro rakyat. “Masyarakat bingung mau mengadu ke mana, karena ini kebijakan nasional. Ini udah kebijaksanaan pemerintah pusat secara utuh. Kita yakin dengan Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang begitu perfect, kita berharap secepatnya ini bisa teratasi,” imbuhnya.
Terhadap Pemprovsu, dia meminta Pemprovsu mengatasi dampak melemahnya nilai tukar rupiah lebih dini. “Saya selaku anggota DPRD sebagai penjembatan masyarakat meminta Pemprovsu mengatasi lebih dini, pahami dulu dampaknya terhadap masyarakat. Jangan nanti dampaknya sudah menyeluruh, tidak bisa teratasi, seperti terhadap bahan baku yang merupakan bahan kebutuhan pokok, ditanam lebih awal sehingga tidak banyak kali impor kita, impor banyak masuk, harga naik. Atur devisa lebih baik dengan kekuatan moneternya,” tambahnya.
Sumber: waspadamedan.com
